Setiap akhir pekan, UCA News merangkum berita-berita utama terkait Gereja Katolik dari seluruh wilayah di Asia. Berikut adalah berita-berita utama selama pekan ini.
MYANMAR: Umat Kristiani Myanmar protes tindakan junta yang menjadikan gereja sebagai pangkalan militer
Umat Kristiani di Negara Bagian Kachin, Myanmar, memprotes tindakan junta dan Shanni Nationalities Army (SNA) yang menduduki gereja Baptis Kachin dan Gereja Katolik St. Yoseph di Nantmun untuk dijadikan pangkalan militer.
SNA, sebuah milisi Buddhis yang didirikan tahun 1989 dan diaktifkan kembali tahun 2016, bersekutu dengan junta setelah kudeta tahun 2021. Junta mengizinkan mereka memperluas brigade, memungut pajak, serta menguasai wilayah Hkamti dan Mohnyin dalam upaya melawan Kachin Independence Army (KIA).
Kemajuan pasukan ke wilayah Nantmun pada akhir tahun 2024 menyebabkan lebih dari 400 dari total 500 keluarga Kristen Kachin terpaksa mengungsi. Hanya tersisa kurang dari 80 keluarga yang terjebak dalam blokade, bertahan hidup dengan mengonsumsi umbi-umbian, tanaman, ikan, dan kodok.
Pastor Donald Hkawng Lum membangun Gereja St. Yoseph yang lama tahun 1983. Gereja tersebut diresmikan tahun 1985 di bawah naungan Paroki Mogaung, kemudian dipindahkan ke Paroki Mohnyin di bawah Keuskupan Myitkyina. Kini, seorang komandan taktis junta menggunakannya sebagai markas komando.
Sebuah gereja baru, yang rampung dibangun tahun 2022 dan dikelola oleh katekis Zau Ra, telah dijarah.
SNA menduduki gereja Baptis dan meluluskan angkatan keenam yang terdiri dari 400 rekrutan baru dari wilayah Shan, Kachin, dan wilayah utara Sagaing pada akhir September.
Para aktivis, termasuk seorang perempuan Kristen Kachin, menyatakan tindakan ini melanggar hukum internasional dan konstitusi.
Kolonel SNA Sai Aung Mein dan menteri junta U Kyaw Min Khine tidak memberikan komentar. Zau Ra dan warga setempat masih tercerai-berai dan tidak dapat kembali ke rumah mereka.
INDIA: Organisasi ekumenis negara bagian India desak intervensi pemerintah pusat menyusul serangan terhadap gereja rumah
Di Negara Bagian Benggala Barat, India, organisasi ekumenis Bangiya Christiya Pariseba (Dewan Kristen Benggala) mendesak intervensi pemerintah pusat menyusul serangan terkoordinasi terhadap gereja-gereja rumah.
Pada 6 Oktober, pendiri sekaligus sekretaris jenderal BCP, Herod Mullick, menyampaikan pengaduan kepada Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, Komisi Hak Asasi Manusia Benggala Barat, dan Komisi Nasional untuk Minoritas.
Kelompok yang mewakili 1,3 juta umat Kristen ini menggelar dengar pendapat tingkat negara bagian di Kolkata pada 5 Oktober. Ratusan pendeta dan jemaat memaparkan pengalaman mereka terkait intimidasi penuh kekerasan serta hambatan dari pihak kepolisian.
BCP menuntut penyelidikan dengan batas waktu yang jelas serta jaminan keamanan bagi tempat ibadah dan lembaga-lembaga Kristen di seluruh negara bagian tersebut.
Mereka juga mendesak dilakukannya pemeriksaan forensik terhadap video-video insiden konfrontasi yang beredar secara daring. Mullick mengklaim video-video tersebut telah dimanipulasi dan diserahkan kepada pejabat administratif distrik serta pejabat tingkat kecamatan sebagai bukti palsu yang menuduh adanya praktik pemaksaan konversi agama secara ilegal oleh kelompok main hakim sendiri.
Umat Kristen yang menghadapi persekusi di Negara Bagian Benggala Barat, India timur, berfoto bersama dalam sebuah pertemuan dengan media di Kolkata pada 5 Oktober. (Foto disediakan).
Meskipun telah menyerahkan memorandum kepada Ketua Menteri Suvendu Adhikari yang merinci 26 serangan selama tiga bulan, hanya 11 Laporan Polisi (First Information Reports – FIR)) yang dibuat. Polisi dilaporkan telah menekan para korban agar tidak mengajukan pengaduan.
Pastor Anuj Hembrom, imam Paroki Santo Claret di Nazat, yang diserbu oleh massa Hindu pada 31 Juli, mengungkapkan rasa kekecewaannya.
Menyusul pernyataan Adhikari pada 4 Oktober yang berjanji menghentikan praktik konversi agama paksa, yang disebutnya sebagai tindakan subversif dan anti-nasional, Mullick berharap badan-badan hukum federal dapat melindungi kepentingan kelompok minoritas.
MALAYSIA: Kelompok HAM desak Perdana Menteri Malaysia menekan pemimpin junta Myanmar
Human Rights Watch (HRW) mendesak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk menekan pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, agar ia mengakhiri pelanggaran HAM.
Dalam kunjungan bilateral keenamnya di Asia sejak menjabat sebagai pemimpin, setelah mundur dari posisi panglima tertinggi pasca-pemilu yang dianggap penuh kecurangan, Min Aung Hlaing tiba di Malaysia pada 7 Oktober untuk kunjungan kenegaraan selama dua hari.
Malaysia mengupayakan kerja samanya untuk memulangkan secara paksa ribuan pengungsi Rohingya.
Elaine Pearson dari HRW mengkritik koordinasi ini, seraya menyatakan jaksa Mahkamah Pidana Internasional telah meminta penangkapan Min Aung Hlaing. Pada 29 September, Malaysia mendeportasi 1.476 warga negara Myanmar.
Kantor berita Bernama melaporkan keberangkatan mereka dari pangkalan Lumut di Negara Bagian Perak menggunakan dua kapal angkatan laut Myanmar dan satu kapal rumah sakit.
Sebuah bus yang membawa warga negara Myanmar yang dipulangkan dari Malaysia sedang menuju Lumut di pinggiran Kuala Lumpur, 29 September. (Foto: Arif Kartono/AFP)
Langkah ini menandai dimulainya pemindahan 5.000 orang yang telah diumumkan pada Juli. Sebanyak 10.400 warga negara Myanmar yang ditahan, Kementerian Dalam Negeri menjadwalkan 3.524 orang untuk tahap kedua.
Meskipun ada klaim mengenai pemulangan secara sukarela, akses UNHCR tetap terhalang sejak tahun 2019.
HRW mendesak agar prinsip non-refoulement dihormati, kendati Malaysia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi PBB 1951 maupun protokol tahun 1967, serta mendesak ASEAN untuk menegakkan larangan terhadap para pemimpin junta.
BANGLADESH: Kelompok HAM kritik otoritas Bangladesh terkait penangkapan massal anggota partai
Human Rights Watch (HAW), organisasi yang berbasis di New York, melontarkan kritik keras terhadap otoritas Bangladesh terkait penangkapan massal anggota partai kecil berhaluan kiri, Jatiya Samajtantrik Dal (Partai Sosialis Nasional).
Dalam pernyataan tertanggal 6 Oktober, HRW menyebut penangkapan tersebut sebagai serangan terhadap hak-hak sipil dan politik. Pada 26 September, polisi menangkap 290 peserta pertemuan JSD di Dhaka.
Penggerebekan itu terjadi setelah Jubo Dol, sayap pemuda dari partai berkuasa, Partai Nasional Bangladesh (BNP), mengklaim bahwa pertemuan tersebut merupakan perkumpulan rahasia anggota Awami League, partai mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini telah dilarang.
JSD sebelumnya merupakan bagian dari aliansi 14 partai pimpinan Hasina. Pengadilan memerintahkan penahanan terhadap 27 orang karena mereka diduga meneriakkan “Joy Bangla,” atau “Kemenangan bagi Bengal.”
Perdana Menteri Bangladesh Tarique Rahman berbicara dalam konferensi pers di Dhaka pada 14 Februari, dua hari setelah BNP yang dipimpinnya meraih kemenangan telak dalam pemilu nasional. (Foto: Sajjad Hussain/AFP)
Partai Liga Awami memerintah dari tahun 2009 hingga digulingkan oleh protes mahasiswa tahun 2024, yang menyebabkan ratusan orang tewas di tangan aparat keamanan.
Meskipun pernah mengalami penindasan berat, BNP, yang terpilih pada Februari, justru secara sewenang-wenang memenjarakan ratusan anggota partai Liga Awami, sebagian besar tanpa dakwaan, serta mencabut perlindungan HAM sementara yang sebelumnya berlaku.
Pada 26 September, polisi distrik Barisal menahan 12 aktivis karena merencanakan sabotase. Dua hari kemudian, 15 orang ditangkap di Dhaka berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme tahun 2009.
Mereka yang ditahan mengaku sedang merayakan hari ulang tahun Hasina. HRW menegaskan bahwa pelanggaran otoriter di masa lalu tidak dapat membenarkan pelanggaran yang terjadi saat ini.
KAMBOJA: Empat jurnalis Kamboja menghadapi proses pengadilan
Empat jurnalis Kamboja dari KSP TV Live dan PPS News – Mom Khanda, Mom Vanna, Rum Chiev, dan Cheng Vannchhuon – menghadapi proses pengadilan di Banteay Meanchey menyusul insiden keributan di perbatasan pada 3 Oktober.
Saat meliput impor ilegal dari Thailand pasca-konflik perbatasan selama enam bulan, video KiriPost memperlihatkan para pedagang menyerang para reporter dan mengemudikan truk ke arah mereka.
Kepala polisi Phsar Kandal di Kota Poipet, Prim Sophal, mengklaim bahwa para jurnalis tersebut sedang mabuk. Namun, editor KSP TV Live, Mech Sokun, menyebut kejadian itu sebagai jebakan yang telah direncanakan sebelumnya.
Isu perbatasan Thailand tetap menjadi masalah yang sangat sensitif di Phnom Penh. Baru-baru ini, lebih dari 30 orang harus berurusan dengan pengadilan terkait kebijakan perbatasan.
Dalam foto arsip ini, polisi Kamboja berjalan melewati Pengadilan Tingkat Pertama Phnom Penh. Empat jurnalis dijadwalkan akan hadir di pengadilan Kamboja setelah terjadi keributan di perbatasan Thailand. (Foto: AFP)
Pada 1 Oktober, Pengadilan Ibu Kota Phnom Penh menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun kepada aktivis Him Mom, yang dikenal sebagai Khem Sreymom, berdasarkan Pasal 494, 495, dan 502 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Setelah permohonan penangguhan penahanannya ditolak pada Agustus, ia dimasukkan ke dalam daftar Tahanan Perhatian Khusus milik organisasi Licadho. Demikian pula, Vorn Van, pendukung Partai Kekuatan Bangsa, yang ditangkap pada Januari atas tuduhan penghasutan dan penghinaan terhadap raja, gagal dalam upaya bandingnya pada 6 Oktober di Pengadilan Banding Tboung Khmum terkait vonis hukuman 18 bulan penjara.
Menjelang pemilu tingkat lokal dan nasional tahun 2028 di bawah pemerintahan Partai Rakyat Kamboja (CPP), Duta Besar Inggris Dominic Williams meluncurkan program hak-hak sipil berdurasi 18 bulan, yang berlangsung dari September 2026 hingga Juni 2028, untuk mendukung kebebasan berdebat.
INDONESIA: Indonesia umumkan penghentian proyek pertanian yang bertujuan membuka hutan untuk produksi beras
Pada 6 Oktober, Indonesia mengumumkan penghentian proyek pertanian kontroversial yang bertujuan membuka lahan hutan seluas 3 juta hektare untuk produksi beras. Inisiatif yang diluncurkan tahun 2024 ini bertujuan mengakhiri ketergantungan pada impor beras dalam waktu lima tahun.
Namun, dengan laporan dari Badan Pangan Nasional, lembaga pemerintah yang mengupayakan ketahanan pangan, mengenai hasil panen sebesar 34,71 juta ton tahun 2025 (melampaui permintaan tahunan sebesar 31,9 juta ton), Presiden Prabowo Subianto merayakan kemenangan penting bagi kemandirian pangan nasional.
Seekor orang utan yang terancam punah tampak bertengger di pohon di Pulau Bakut, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada 27 September 2026, di habitat yang terdampak polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan. (Foto: Muda Sagala/AFP)
Utusan khusus bidang iklim Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan saudara laki-laki Presiden Prabowo, mengonfirmasi pada 6 Oktober bahwa cadangan strategis telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.
Alih-alih melakukan deforestasi, pemerintah akan berfokus pada intensifikasi pertanian dengan menggunakan benih unggul. Jumlah pasti hutan yang telah rusak belum diketahui.
Deforestasi dan kebakaran hutan yang meluas, yang diperparah oleh fenomena cuaca El Nino, baru-baru ini menyebabkan kabut asap menyelimuti Malaysia dan Singapura, sehingga mengancam target Indonesia untuk menjadi penyerap karbon bersih tahun 2030.
Glenn Hurowitz, pendiri kelompok advokasi Mighty Earth, menyambut baik penangguhan tersebut. Ia menyatakan keputusan ini membuka peluang besar bagi investasi berskala luas untuk mendukung ambisi Presiden Prabowo dalam memulihkan dua belas juta hektare hutan, lahan gambut, dan ekosistem.
FILIPINA: Keuskupan Katolik di Filipina kritik keras terhadap pemerintah provinsi terkait kasino
Sebuah keuskupan Katolik di Filipina melontarkan kritik keras terhadap pemerintah Provinsi Aklan setelah hotel-kasino pertama dibuka di Pulau Boracay pada September ini.
Dalam pernyataan tertanggal 4 Oktober yang diberitakan oleh CBCP News (media Konferensi Waligereja Filipina), Uskup Kalibo, Mgr. Cyril Villareal menyampaikan peringatan tegas.
Ia mendesak para pejabat Provinsi Aklan dan pemerintah kota Malay untuk memprioritaskan kesejahteraan keluarga di atas pendapatan dari perjudian, seraya menegaskan keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur kemajuan.
Dalam foto arsip ini, warga berjalan menyusuri pantai di Pulau Boracay, Filipina. Gereja Katolik menentang kasino pertama yang dibuka di pulau tersebut pada September. (Foto: AFP)
Uskup Villareal memperingatkan bahwa hasrat berjudi berisiko memperbudak orang, memicu konflik keluarga, penelantaran anak, dan utang parah akibat habisnya dana untuk kebutuhan pangan dan obat-obatan.
Ia mengutip Katekismus Gereja Katolik, seraya menyatakan meskipun permainan yang mengandalkan keberuntungan tidaklah salah secara inheren, hal tersebut menjadi tidak dapat diterima secara moral jika sampai merampas kebutuhan dasar keluarga.
Dengan menyerukan pentingnya kerja jujur, pengelolaan yang bertanggung jawab, solidaritas keluarga, dan kepedulian nyata bagi mereka yang sedang kesulitan, Uskup Villareal menegaskan bahwa keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramah-tamahan Boracay sudah lebih dari cukup untuk menopang industri pariwisatanya.
Penentangan pihak Gereja terhadap kasino di Boracay telah berlangsung selama beberapa dekade.
Ketika Philippine Amusement and Gaming Corporation mengusulkan pembangunan komplek kasino tahun 2003, protes publik berhasil menghentikan rencana tersebut.
Demikian pula, saat mantan Presiden Rodrigo Duterte menyetujui operasional kasino tahun 2021, pihak keuskupan dan pejabat Aklan berulang kali memohon peninjauan kembali dengan alasan adanya penentangan dari masyarakat.
SRI LANKA: Pejabat Gereja menyuarakan kekhawatiran terkait meningkatnya pembatasan pendidikan agama
Seorang pejabat Gereja menyuarakan kekhawatiran terkait meningkatnya pembatasan terhadap pendidikan berbasis keagamaan di Sri Lanka.
Dalam pernyataan tertanggal 6 Oktober, Pastor Ranjith Madurawala, ketua Sekolah Swasta Katolik di Keuskupan Agung Kolombo, menjelaskan para siswa di sekolah negeri menghadapi hambatan berat untuk mendapatkan pelajaran agama Katolik.
Berdasarkan undang-undang tahun 1960 dan 1961 pada masa pemerintahan Perdana Menteri Sirimavo Bandaranaike, negara mengambil alih 690 sekolah Katolik, meskipun mendapat penentangan keras dari umat Katolik, Anglikan, Metodis, dan Baptis.
Saat ini, hanya tersisa 28 sekolah yang dikelola oleh Gereja, 22 di Provinsi Barat, empat di Provinsi Tengah, serta masing-masing satu di Provinsi Selatan dan Utara.
Dalam foto arsip ini, umat Katolik sedang berdoa saat Misa di Gereja St. Theresa di Kolombo. (Foto: Lakruwan Wanniarachchi/AFP/Getty Images)
Madurawala mencatat bahwa kondisi sekolah negeri semakin memburuk dan memaksa guru-guru Katolik untuk pindah tugas.
Sementara itu, Aliansi Injili Kristen Nasional Sri Lanka melaporkan berbagai pelanggaran HAM berat terhadap anak-anak dari kelompok minoritas antara tahun 2023-2025.
Pada 7 Oktober, seorang guru di Polonnaruwa bernama Saradha Hasarangi mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya kekurangan tenaga pendidik Kristen bersertifikat secara praktis memaksa siswa minoritas untuk mengikuti pelajaran agama Buddha atau mengucilkan mereka secara sosial, sekaligus menyulitkan proses penerimaan siswa akibat adanya kuota berdasarkan agama.
Meskipun perubahan kurikulum baru untuk kelas enam mencakup pelajaran agama Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen, umat Kristen hanya mencakup tujuh persen dari populasi negara yang mayoritas beragama Buddha ini, yang terdiri dari 22 juta jiwa etnis Sinhala dan Tamil, sehingga mereka berada dalam posisi yang sangat rentan.
Sumber: Church persecution political arrests and major regional policy shifts