Seorang uskup Filipina menegaskan bahwa pemusatan kekuasaan pada keluarga-keluarga mapan yang telah memonopoli politik di negara mayoritas Katolik ini selama beberapa dekade bukan sekadar keluhan politik, melainkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius.
Uskup Felixberto Calang dari Iglesia Filipina Independiente (IFI), atau Gereja Independen Filipina, menyampaikan hal ini di sela-sela pertemuan kampanye “Dapat Isa Lang” (D1L) – Hanya Satu yang Diizinkan.
Didukung oleh Konferensi Waligereja Filipina (CBCP), inisiatif yang dipimpin oleh kaum muda ini berupaya mengesahkan undang-undang (UU) yang melarang politik dinasti melalui mekanisme inisiatif rakyat.
Acara bagi para relawan kampanye yang berlangsung pada 14 Oktober tersebut diadakan di komplek Katedral Metropolitan San Agustin di Kota Cagayan de Oro, selatan ibu kota Manila.
“Kekayaan bangsa kita dan dana publik yang seharusnya digunakan untuk mengangkat derajat kaum marginal terus berputar di kalangan segelintir keluarga politik yang mapan,” ujar Uskup Calang.
“Ketika sumber daya yang sejatinya diperuntukkan bagi pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan masyarakat vital justru diperlakukan sebagai kas pribadi segelintir orang yang memiliki privilese, warga biasalah yang harus menanggung akibat terberatnya.”
Uskup Calang memperingatkan bahwa gerakan ini harus mengantisipasi berbagai cara yang digunakan dinasti politik untuk mengakali aturan, seraya mencatat bagaimana para politisi sering kali mengajukan orang suruhan atau perantara untuk mempertahankan kendali kekuasaan.
“Demokrasi sejati tidak dapat berkembang di tempat di mana ketimpangan telah melembaga,” tambah Uskup Calang, seraya menyatakan solidaritas penuh IFI terhadap inisiatif tersebut.
Uskup Agung Cagayan de Oro, Mgr. Jose A. Cabantan, memandang inisiatif ini sebagai “warisan people power” yang mengembalikan tanggung jawab untuk menata ulang bangsa ke tangan warga negara.
“Kita sedang menanti Kongres untuk membuat undang-undang; kita menanti Kongres mengesahkan rancangan undang-undang ketiga ini, namun saya yakin bahwa dengan kekuatan rakyat ini, kita dapat mengubah sistem politik kita,” kata Uskup Agung Cabantan dalam pidato pembukaannya pada pertemuan tersebut.
Mantan Hakim Agung Antonio Carpio menyatakan bahwa keberhasilan upaya legislatif untuk mengesahkan undang-undang anti-dinasti politik yang sesungguhnya sangat bergantung pada mobilisasi kaum muda dan aksi warga.
Ia menegaskan bahwa mengandalkan politisi untuk membongkar praktik dinasti politik adalah jalan buntu.
“Dan jika kita menelusuri akar masalahnya, ini adalah sistem dinasti politik yang sangat mengakar. Mereka semakin memperkuat posisinya,” tambahnya.
Jika berhasil, UU yang diperjuangkan oleh gerakan ini akan menetapkan aturan bahwa tidak boleh ada lebih dari satu anggota keluarga, dalam lingkup hubungan darah atau kekerabatan hingga keturunan keempat, yang mencalonkan diri atau memegang jabatan di tingkat nasional, serta tidak lebih dari satu orang di tingkat daerah untuk provinsi yang sama.
Survei Pulse Asia yang dilakukan awal tahun ini menunjukkan bahwa 64 persen warga Filipina mendukung pengesahan undang-undang anti-dinasti.
Dukungan tertinggi tercatat di Luzon (74%), Visayas (73%), dan Wilayah Ibu Kota Manila (69%), sementara Mindanao menunjukkan tingkat dukungan terendah sebesar 32%.
Karlo Abadines, yang memberikan orientasi D1L dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa pelatihan bagi relawan pemuda setempat telah dimulai; mereka nantinya akan menangani pendidikan politik di tengah masyarakat.
“Mereka juga akan diterjunkan ke berbagai paroki dan sekolah untuk mengadakan diskusi serta lokakarya,” ujarnya.
Demi melindungi jutaan tanda tangan yang diperlukan untuk memicu referendum, pihak penyelenggara kampanye telah menerapkan protokol keamanan digital yang ketat dan meyakinkan publik bahwa platform mereka telah diperiksa serta disetujui oleh Komisi Privasi Nasional dan Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Konsentrasi kekuasaan semacam ini telah mendominasi lanskap politik negara tersebut sejak tahun 1960-an, dengan temuan para peneliti yang menyatakan, “Semakin besar dinasti politiknya, semakin miskin pula masyarakatnya.”
Menurut sebuah studi penting tahun 2012 yang dilakukan oleh peneliti dari Ateneo de Manila University dan Asian Institute of Management, sekitar 70 persen anggota legislatif daerah di Kongres Filipina berasal dari keluarga dinasti politik.
Saat ini, menurut para pemimpin gerakan tersebut, 83 persen senator dan sekitar 80 persen anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan berasal dari keluarga politisi.
Mereka menambahkan sekitar 87 persen gubernur provinsi dan 75 persen wali kota juga merupakan bagian dari dinasti politik.
Sumber: Church led bid to break philippine political dynasties begins