Sebuah aliansi yang didukung Gereja mendesak pihak berwenang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menyediakan hunian tetap yang layak bagi ratusan kepala keluarga (KK) yang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki hampir dua tahun lalu.
Dalam pernyataan tertanggal 12 Oktober, Aliansi Bersama Pemangku Kepentingan untuk Korban Erupsi Lewotobi mendesak adanya peta jalan publik yang merinci daftar penerima manfaat, tempat relokasi, status lahan, pendanaan, tahapan pembangunan, tanggung jawab instansi, serta tenggat waktu penyelesaian.
“Hunian tetap bukanlah hadiah dari pemerintah ataupun bentuk kemurahan hati pejabat publik,” demikian bunyi pernyataan tersebut, yang menegaskan bahwa hunian yang aman merupakan hak dasar serta elemen penting bagi pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga.
Sekitar 60 pengungsi menemui anggota DPRD Flores Timur pada 12 Oktober untuk menyampaikan tuntutan tersebut secara langsung. Sebelumnya, aliansi ini telah menyurati dewan untuk meminta intervensi legislatif serta rencana hunian yang jelas dari pemerintah daerah.
Adrianus Mbaju, seorang warga Hokeng yang tinggal di hunian sementara di Konga, mengatakan rombongan tersebut tiba dengan enam kendaraan.
“Ada satu masalah utama: hunian tetap yang aman. Hingga saat ini, belum ada kepastian maupun kemajuan,” ujarnya kepada UCA News.
Menurut Mbaju, warga sudah mendengar kabar mengenai kemungkinan tempat relokasi namun tidak menerima tindak lanjut yang jelas.
“Kami membutuhkan kemajuan yang nyata agar pembangunan bisa segera dimulai. Kehidupan di tempat penampungan sementara sangatlah sulit,” tambahnya, seraya memperingatkan bahwa salah satu lokasi permukiman terancam banjir dan longsor menjelang musim hujan.
Rasdiana Hasulie, pengungsi lainnya yang tinggal di Konga, mengatakan pertemuan tersebut seharusnya menjadi awal dari langkah nyata.
“Kami memasuki tahun ketiga. Penundaan dan hambatan di lapangan harus diselesaikan,” ujarnya.
Hasulie tinggal bersama lima kerabatnya di sebuah hunian sementara berukuran sekitar dua kali empat meter, yang dijelaskannya sebagai tempat yang “sangat sempit.”
Pastor Otto Gusti Madung SVD, yang turut hadir dalam pertemuan dengan dewan tersebut, mengatakan bahwa tanggul pengendali banjir yang dijanjikan senilai 6 miliar rupiah belum juga dibangun, padahal warga lokal telah mengumpulkan pasir, batu, dan material lainnya.
“Musim hujan kembali mendekat, namun janji tersebut belum juga terealisasi,” katanya.
Kampanye ini dilakukan menyusul sebuah kajian yang diselenggarakan oleh jaringan Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) milik Gereja.
Menurut aliansi tersebut, lima seminaris menghabiskan waktu dua pekan tinggal bersama keluarga-keluarga pengungsi serta memfasilitasi diskusi mengenai kondisi dan prioritas mereka.
Konsultasi dimulai di komunitas basis Katolik berskala kecil, berlanjut ke tingkat lingkungan, dan berpuncak pada pertemuan perwakilan dari tiga lokasi hunian sementara. Warga secara konsisten menyatakan bahwa ketiadaan hunian tetap merupakan masalah paling mendesak bagi mereka.
Menurut pihak aliansi, diskusi-diskusi tersebut membantu warga memahami bahwa menuntut hak mereka kepada negara adalah tindakan yang sah. Mereka sepakat untuk melakukan kampanye bersama dengan dukungan dari Keuskupan Larantuka, Kongregasi Serikat Sabda Allah (SVD), dan Kongregasi Suster-suster Misionaris Abdi Roh Kudus (SSpS).
Data pemerintah mencatat ada 2.734 KK terdampak, yang mencakup 10.295 jiwa, akibat letusan pada 3 November 2024. Sebanyak 2.384 rumah mengalami kerusakan. Sebagian keluarga masih tinggal di tempat penampungan sementara, sementara yang lain menyewa tempat tinggal dengan dukungan pemerintah, kembali ke desa asal, atau mengikuti program relokasi.
Rencana lokasi relokasi terpadu di Noboleto direvisi setelah lahan tersebut dinilai terlalu curam dan sulit dikembangkan secara teknis.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kemudian menyatakan bahwa hunian tetap sedang dibangun di beberapa lokasi. Pembangunan ini mencakup 238 unit dalam skema relokasi mandiri tahap kedua yang meliputi 12 desa.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan para penerima manfaat tidak perlu membayar hunian tersebut.
“Warga tidak akan dikenakan biaya sama sekali karena ini merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu warga yang terdampak bencana,” ujarnya saat mengunjungi lokasi relokasi Waidoko pada 1 Oktober. “Tidak akan ada pungutan dalam bentuk apa pun.”
Aliansi tersebut juga menyerukan adanya bantuan mata pencaharian bagi warga yang kehilangan lahan pertanian, pekerjaan, dan aset, serta akses terhadap air, sanitasi, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Mereka menyatakan bahwa rencana pemulihan harus mempertimbangkan kebutuhan anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
“Tanpa transparansi dan keterlibatan aktif warga, program hunian tetap berisiko menimbulkan ketidakadilan baru dan memperpanjang konflik sosial,” ungkap aliansi tersebut.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur tidak menanggapi permintaan komentar.
Sumber: Permanent homes sought for indonesia volcano victims