Para pimpinan umum tarekat religius pria dan religius wanita di India mendukung aksi protes nasional yang menuntut pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Gyanesh Kumar akibat dugaan ketidakberesan dalam daftar pemilih.
Aksi protes tersebut, termasuk di ibu kota negara, New Delhi, terus berlanjut setelah penyelidikan oleh surat kabar The Indian Express bulan lalu mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses revisi daftar pemilih berskala besar yang telah menghapus jutaan nama dari daftar tersebut.
KPU India, lembaga konstitusional yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu, telah menepis tuduhan pelanggaran tersebut, sementara Kumar belum memberikan komentar.
“Kita tidak bisa hanya menjadi penonton pasif terhadap situasi yang sedang terjadi di negara kita,” demikian pernyataan Konferensi Pemimpin Umum Tarekat Religius India (CRI), pada 8 Oktober.
“Merupakan tanggung jawab kami untuk menjadi saksi bagi pribadi dan pesan Yesus dengan membela kebenaran dan keadilan di tengah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini,” tambah pernyataan tersebut.
CRI, yang mewakili lebih dari 115.000 biarawan dan biarawati Katolik dari berbagai kongregasi religius di India, juga menyatakan komitmen untuk bergabung dalam aksi protes yang akan mulai pada 10 Oktober di Jantar Mantar, lokasi yang ditetapkan untuk demonstrasi di New Delhi.
Pernyataan tersebut menyerukan kepada seluruh kaum religius dan mitra kerja mereka untuk bergabung dalam kampanye nasional guna menyatakan solidaritas sepenuh hati terhadap hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi India, khususnya hak atas pemilu yang bebas dan adil.
“Proses penghapusan data yang agresif berisiko mencabut hak pilih jutaan pemilih yang sah dan memenuhi syarat secara sewenang-wenang akibat kesalahan administratif,” ujar Suster Maria Nirmalini, yang memimpin organisasi biarawati Katolik di India.
Biarawati yang baru saja ditunjuk sebagai konsultan untuk Dikasteri Institut Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan ini mengatakan bahwa merupakan hak mereka sebagai warga negara India untuk memprotes sistem tidak adil yang beroperasi secara sewenang-wenang dan berdampak pada kehidupan jutaan orang.
“Hal ini juga merupakan perwujudan kesaksian akan suara profetik Yesus, yang menantang pemerintah dan ketidakadilan demi membela kaum miskin dan rentan. Ini bukan hanya seruan dari CRI, melainkan juga dari masyarakat sipil,” kata Suster Nirmalini kepada UCA News.
Para uskup Katolik di negara tersebut juga telah menyatakan keprihatinan mereka terkait dugaan ketidakberesan dalam daftar pemilih.
Konferensi Waligereja India (CBCI) menyatakan bahwa “tidak boleh ada pemilih sah yang kehilangan hak konstitusional untuk memberikan suara”.
Dalam sebuah pernyataan pada 7 Oktober, badan tertinggi para uskup Katolik tersebut mendesak lembaga penyelenggara pemilu untuk “memastikan bahwa proses ini tidak mengakibatkan warga negara yang sah tersingkir dari sistem pemilu.”
Mereka menegaskan pencabutan hak pilih tidak boleh menjadi “kenormalan baru,” seraya memperingatkan bahwa kecenderungan semacam itu merupakan “tren yang sangat berbahaya bagi demokrasi.”
Para uskup menekankan perlunya lembaga penyelenggara pemilu untuk “memastikan bahwa revisi daftar pemilih dilakukan dengan transparansi maksimal dan tanpa diskriminasi.”
Para uskup juga menyatakan solidaritas mereka terhadap para pengunjuk rasa dan mendesak mereka untuk menjaga agar protes tetap berlangsung damai serta menghindari segala bentuk kekerasan.
“Hak untuk memilih bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh negara, melainkan suara dan martabat demokratis setiap warga negara di negeri ini,” ujar Pastor A. Santhanam SJ, seorang pengacara berbasis di Negara Bagian Tamil Nadu, kepada UCA News.
“Di saat suara demokratis warga sedang dipertaruhkan, sikap diam bukanlah kenetralan; membela hak pilih setiap warga negara berarti membela demokrasi itu sendiri,” tambahnya.
Sumber: India’s catholic religious back demand for election chiefs resignation